 |
| Istana Negara |
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (12/10/2026), untuk mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Dampak kabut asap yang meluas hingga negara tetangga turut menjadi perhatian pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla. Salah satu tantangan yang dihadapi petugas di lapangan adalah kebakaran di kawasan lahan gambut yang membutuhkan penanganan khusus karena api sulit dipadamkan.
Menurut Dudung, dalam rapat tersebut dirinya akan menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Laporan tersebut mencakup langkah-langkah yang telah dilakukan, capaian penanganan, serta upaya lanjutan yang perlu diprioritaskan.
Persoalan karhutla menjadi semakin penting untuk ditangani karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di dalam negeri, tetapi juga berpotensi memengaruhi negara-negara di kawasan Asia Tenggara melalui penyebaran kabut asap.
Pemerintah Bahas Tawaran Bantuan Negara Tetangga
Selain mengevaluasi upaya pemadaman, pemerintah juga menghadapi pertanyaan mengenai tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Dudung menyatakan bahwa tindak lanjut atas tawaran tersebut akan dibahas bersama Presiden. Sementara itu, pemerintah masih melakukan koordinasi terkait kemungkinan kerja sama dalam penanganan karhutla.
Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, menyampaikan bahwa negaranya masih menunggu tanggapan Indonesia terkait tawaran bantuan untuk mengatasi kebakaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Sejumlah Lembaga Terlibat dalam Penanganan Karhutla
Rapat terbatas tersebut melibatkan sejumlah unsur pemerintah dan lembaga terkait, di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Kementerian Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Koordinasi dilakukan melalui pertemuan langsung dan konferensi video agar perkembangan penanganan di daerah dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat.
Penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemadaman di lokasi kebakaran hingga pengawasan terhadap wilayah yang rawan terbakar. Kondisi geografis dan karakteristik lahan gambut juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas upaya pemadaman.
Pemerintah diharapkan terus memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan agar kebakaran tidak meluas serta dampak kabut asap terhadap masyarakat dan negara tetangga dapat ditekan.
Sumber: IDN Times, 12 Oktober 2026; ANTARA, 12 Oktober 2026; Katadata.co.id, 12 Oktober 2026.
Redaksi: ANANetworking